Piwulang – Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12% hanya untuk barang dan jasa mewah, sementara untuk barang dan jasa lainnya tetap dikenakan tarif PPN 11%, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sejak 2022. Keputusan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, pada Selasa, 31 Desember 2024.
Presiden Prabowo memberikan contoh barang mewah yang dikenakan tarif PPN 12%, antara lain pesawat jet pribadi, kapal pesiar atau yacht, serta rumah mewah dengan nilai tinggi. Menurutnya, barang-barang tersebut banyak digunakan oleh kalangan masyarakat kelas atas. Di sisi lain, barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat tetap bebas dari PPN, yakni dengan tarif 0%. Beberapa contoh kebutuhan pokok yang tetap dibebaskan dari PPN meliputi beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, serta jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, dan rumah sederhana, termasuk air minum.
Presiden juga menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan kesepakatan dengan DPR, tarif PPN telah dinaikkan secara bertahap, dimulai dari 10% menjadi 11% pada April 2022, dan selanjutnya menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Tujuan dari kenaikan bertahap ini adalah untuk mengurangi dampak terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan perpajakan ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan pemerataan ekonomi. Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai paket stimulus untuk membantu masyarakat Indonesia. Beberapa di antaranya termasuk bantuan beras untuk 16 juta penerima dengan alokasi 10 kilogram per bulan, diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt, pembiayaan untuk industri padat karya, serta insentif pajak bagi pekerja dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan. Selain itu, UMKM dengan omset di bawah Rp500 juta per tahun juga bebas dari PPh.
Paket stimulus tersebut memiliki nilai total sebesar Rp38,6 triliun, yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Pemerintah berharap kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mempercepat pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat.
Dengan adanya kebijakan PPN yang lebih progresif, diharapkan akan tercipta iklim ekonomi yang lebih adil, dengan memberikan beban yang lebih besar kepada kalangan yang mampu, sekaligus melindungi golongan masyarakat yang lebih rentan terhadap tekanan ekonomi.
