Latihan Soal SKB dan PPPK Perencana Ahli Pertama Part I

oleh

Piwulang – Latihan soal merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk memahami dan mengasah pengetahuan suatu materi atau topik tertentu. Dengan berlatih mengerjakan berbagai jenis soal Anda dapat menguji, sejauh mana diri ini telah menguasai materi yang sudah dipelajari.

Selain itu, dengan banyak berlatih mengerjakan soal, dapat membantu Anda untuk lebih percaya diri, hal ini dikarenakan Anda akan terbiasa menghadapi jenis-jenis soal yang muncul. Melalui latihan yang rutin dan terarah, kita tidak hanya mengasah kemampuan teknis, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan strategi pemecahan masalah yang lebih baik.

Kemampuan Umum:
Teknis Perencanaan Pembangunan Tingkat Dasar

Kemampuan Khusus:
1. Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tingkat Dasar
2. Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Tingkat Dasar
3. Perencanaan Pembangunan Bidang Spasial Tingkat Dasar

Berikut ini beberapa contoh soal SKB dan PPPK Perencana Ahli Pertama Part I yang sesuai dengan kisi-kisi diatas :

1. Sebagai seorang Perencana Ahli Pertama, dalam menyusun suatu kebijakan mengacu pada Undang-Undang Nomor …

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2005
Pembahasan

Jawaban yang tepat adalah C

Sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, seorang Perencana Ahli Pertama harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang, merupakan dokumen perencanaan untuk periode berapa tahun?

  1. 1 Tahun
  2. 2 Tahun
  3. 10 Tahun
  4. 20 Tahun
  5. 25 Tahun
Pembahasan

Jawaban yang tepat adalah D

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang memiliki periode 20 (dua puluh) Tahun.

3. Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Pengertian diatas merupakan penjabaran dari …

  1. Visi
  2. Misi
  3. Strategi
  4. Kebijakan
  5. Program
Pembahasan

Jawaban yang tepat adalah E.

4. Berikut ini dokumen perencanaan yang memiliki periode kurang dari 5 tahun adalah …

  1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
  2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
  3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
  4. Rencana Kerja Pemerintah
  5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pembahasan

Jawaban yang tepat adalah D

Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP), merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Berikut ini yang bukan tujuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah …

  1. Memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
  2. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan.
  3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
  4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
  5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Pembahasan

Jawaban yang tepat adalah A

Berikut ini merupakan tujuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2004:

  • Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
  • Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
  • Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
  • Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
  • Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

6. Berikut ini yang tidak termasuk dalam tahapan perencanaan nasional adalah …

  1. Penyusunan Rencana
  2. Musyawarah Rencana
  3. Penetapan Rencana
  4. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
  5. Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembahasan

Jawaban yang tepat adalah B.

Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004, tahapan dalam perencanaan nasional memiliki 4 tahapan, yaitu:

  • Penyusunan rencana;
  • Penetapan rencana;
  • Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
  • Evaluasi pelaksanaan rencana.

7. Dalam penyusunan RPJM Nasional atau RPJM daerah memiliki beberapa kegiatan yang harus dilalui, berikut ini yang tidak termasuk dalam kegiatan tersebut adalah …

  1. Penyiapan Rancangan Awal
  2. Penyiapan Rancangan Rencana Kerja
  3. Musyawarah Rencana Pembangunan
  4. Pengendalian Pembangunan
  5. Penyusunan Rancangan Akhir
Pembahasan

Jawaban yang tepat adalah D
Urutan kegiatan dalam perencanaan pembangunan ada 4 tahapan, yaitu:

  • Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
  • Penyiapan rancangan rencana kerja;
  • Musyawarah perencanaan pembangunan; dan
  • Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

8. Siapakah yang menyiapkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional …

  1. Menteri
  2. Presiden
  3. DPR
  4. Kepala Daerah
  5. Kepala Bappeda
Pembahasan

Jawaban yang tepat adalah A.

Mentri memiliki kewenangan untuk menyiapkan rancangan RPJP Nasional, sedangkan kepala bappeda memiliki kewenangan untuk menyiapkan rancangan RPJP Daerah.

9. Berikut ini pernyataan yang benar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah …

  1. RPJP Nasional memiliki periode 25 tahun dan ditetapkan dengan Undang-Undang
  2. RJPJ Nasional memiliki periode 25 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
  3. RPJP Nasional memiliki periode 20 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan presiden
  4. RPJP Nasional memiliki periode 20 tahun dan ditetapkan dengan Undang-Undang
  5. RPJP Nasional memiliki periode 15 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Pembahasan

Jawaban yang tepat adalah D

RPJP Nasional memiliki periode 20 tahun dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Sedangkan RPJP Daerah memiliki periode yang sama tetapi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan penyusunan RKP, kegiatan tersebut dilaksanakan paling lambat pada bulan …

  1. Januari
  2. Februari
  3. Maret
  4. April
  5. Mei
Pembahasan

Jawaban yang tepat adalah D

Musrenbang penyusunan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (3) dilaksanakan paling lambat bulan April.

Demikianlah beberapa contoh soal SKB/PPPK Perencana Ahli Pertama yang dapat membantu Anda dalam mempersiapkan ujian atau mengasah kemampuan di bidang yang sedang dipelajari. Ingatlah bahwa latihan yang konsisten adalah kunci untuk memahami materi dengan baik. Jangan ragu untuk terus mencoba soal-soal lainnya dan mencari solusi dari setiap tantangan yang ada.

Semoga contoh soal di atas dapat memberikan pencerahan dan membantu Anda merasa lebih siap dalam menghadapi ujian. Selamat belajar, dan semoga sukses!

Tinggalkan komentar